Catatan : Awal Pendampingan

*Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, Pendamping Desa adalah Sahabat Desa”. Oleh . Muhamad Nur Zam Zami.

Sudah 3 tahun kami bergabung dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Lebih tepatnya, sejak Surat Perintah Tugas ditandatangani Kepala Bapemas Jatim selaku Satuan Kerja P3MD Propinsi Jawa Timur padaTanggal 04 Februari 2016. Tak semudah membalikkan telapak tangan saatmenjaalankan tugas sebagai Pendamping Desa. Dinamika yang berkembang pada awalpelaksanaan pendampingan menjadi pewarna dan pengalaman berharga yang sangatberguna sampai sekarang. Betapa Tidak anggapan miring pendamping Desa hasilrekrutmen 2015 tidak bisa bekerja menjadi satu tantangan kepada kami untukterus berkarya dan berusaha ,menjalankan amanat sebagai pendamping Desa.

Hal mendasar yang berusaha kami laksanakan yakni melakukan konsolidasi pikiran. Dimulai dari rapat koordinasi Internal Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa adalah siapa Pendamping Desa?? Pertanyaan itu menjadi refleksi kami ternyata menjadi Pendamping desa itu tidak mudah, namun tak ada sesuatu yang tak bisa dilakukan bila kita berusaha. Pendamping desa tidak membawa uang tapi membawa regulasi. Pendamping Desa diharapkan melakukan penguatan birokrasi pemerintahan desa berupa peningkatan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa. Perlahan tapi pasti, hal yang bisa kami lakukan sebagai pendamping Desa yang belum memegang Standart Operasional Prosedur (SOP) teknis Pendampingan yakni melalui Konsolidasi antar pendamping. Bahkan, pratugas yang baru dilaksanakan setelah beberapa bulan menerima surat perintah tugas (SPT) menjadikan para pendamping di Lamongan  untuk berinisiatif melakukan penguatan internal dan penguatan SDM Pendamping. Hal itu dilakukan disela – sela usai menjalankan tugas pendampingan ke desa, misalnya Diskusi grup setiap hari di warung kopi dengan antar pendamping. Dalam Forum diskusi tersebut, setiap pendamping wajib menceritakan pengalaman dan kendala dalam melalukan pendampingan kemudian dibahas strategi penyelesaiannya. Selanujtnya, In service training  ( IST)  yang dilaksanakan Tenaga Ahli. Tak hanya berhenti disitu, beberapa komunikasi dan diskusi dengan beberapa kelompok masyarakat dan para pendampinng terdahulu menjadi instrument dalam melakukan penguatan internal Pendamping Desa. Dalam jangka waktu 3 bulan, kami melakukan aktifitas pekerjaan dan penguatan internal pendamping desa berupa peningkatan SDM masing – masing Pendamping Desa. Hal yang tidak bisa di tinggalkan yakni, Koordinasi anatara Tenaga Ahli dan Pendamping Desa bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan. Hal itu dilakukan untuk melakukan menindaklanjuti temuan lapangan dan menumukan solusi serta evaluasi.

Selanjutnya, melakukan konsolidasi Program. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa lebih di fokuskan dalam pengawalan pelaksanaan Dana Desa. Kendati  di Lapangan, para pendamping pun dituntut untuk memfasilitasi beberapa dokumen perencanaan Desa. Misalnya, RPJMDesa, RKPdesa dan APBDesa tahun 2016. Sebulan sejak kami ditugaskan sebagai pendamping Desa, kami sudah dihadapkan pada tugas yang cukup padat. Yakni memfasilitasi Desa dalam membuat perencanaan desa mengikuti regulasi yang terbaru. Dilapangan, kami temukan banyak desa yang belum memiliki perdes RPJMdesa, Perdes RKPDesa. Padahal , dua perdes tersebut menjadi syarat bagaimana desa akan melakukan pelaksanaan pembangunan yang ada didesa. Dengan tidak mau mempertanyakan terkait kinerja para pendamping program sebelumnya, kami berusaha melakukan asistensi dalam penyusunan perdes tersebut. Kenapa? Melalui fasilitasi perencanaan desa, kami bisa meanfaatkan momentum untuk melakukan pemetaan desa melalui aspek sosiologis dan antropologis. Beberapa Desa kami jadwalkan untuk  melaksanakan musyawarah Desa. Dalam forum musyawarah desa (musdes) kami berusaha melakukan penyesuaian dan tranformasi regulasi yang hari ini harus dipahami desa. Banyak masyarakat yang mengaku sebelumya tidak pernah diajak membahas perencanaan pembangunan desa. Adanya musyawarah desa mampu meningkatkan partisipasi masyarakat  dalam merencanakan dan menyusun masa depan desanya. Alhamdulillah, antusias masyarakat pun sangat tinggi. Hal yang kami tekankan dalam setiap musdes adalah pemerintah desa harus memulai proses keterbukaan Informasi kepada masyarakat, salah satunya melalui musyawarah Desa. Bilamana ada persoalan dalam setiap pelaksanaan kegiatan, bisa dibahas dan disampaikan dalam musdes untuk dibahas dan ditemukan solusi. Out putnya, beberapa desa sudah berani menampilkan setiap perencanaan pembangunan di papan informasi desa dan beberapa warung. Bahkan, ada beberapa Desa yang sudah menempelkan Banner APBDesa tahun 2016 di depan kantor Balai Desa.

Langkah selanjutnya, yakni Konsolidasi jaringan. Untuk memperlancar komunikasi dan proses pendampingan ke desa juga perlu melakukan beberapa pendekatan ke setiap stake holder desa. Tidak mustahil, hal itu menjadi keharusan bagi kami para pendamping desa dalam memahahi aspek antropologis desa. Salah satunya, melalukan konsolidasi dengan pihak kecamatan terkait beberapa temuan dan permasalahan yang ada di Desa. Juga, beberapa tokoh berpengaruh di Desa dalam hal ini BPD dan beberapa masyarakat.  Untuk bisa di terima oleh beberapa aktor desa, kami tidak memposisikan diri sebagai orang yang lebih pandai dari mereka. Kami tegaskan dalam setiap pertemuan dan komunikasi yakni, Pendamping Desa adalah sahabat Desa dalam Desa Membangun Indonesia. Meminjam ungkapan jawa “ Roso Tresno jalaran soko kulino”. Untuk memposisikan diri agar kami bisa diterima masyarakat, maka intensitas komunikasi dan kehadiran pun menjadi pertimbangan mereka. Saat para pendamping bisa intens melaakukan pendampingan ke desa, maka desa akan memberikan perhatian yang lebih kepada para pendamping. Pendamping harus siap setiap saat manakala desa membutuhkan pendampingan kecuali kalau ada halangan yang sangat penting. Untuk  menumbuhkan “trust” kepada masyarakat pun tidak cukup hanya dating ke balai desa pada siang hari. Pendamping desa bisa melakukan komunikasi melalui ambang ke  rumah kepala desa, BPD dan Perangkat desa untuk membangun rasa kebersamaan dan bagian dari mereka dan tidak dianggap menjadi orang luar yang hanya menjadi pengawas dan pengejar setoran laporan. Selain itu, untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kebersamaan, kita menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan tim pengendali kecamatan dan Kepala desa untuk membahas berbagai perkembangan informasi. Tidak banyak hal yang bisa kami lakukan, namun kami berusaha melaksanakan berbagai upaya dalaam menjalankan tugas sebagai pendamping Desa.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s